Bermainlah Dengan Batasan Untuk Semua Penjudi

Pertanyaannya, apakah perjudian diperbolehkan atau dilarang di Malaysia? Perjudian memiliki pro dan kontra. Ada yang berpendapat bahwa perjudian tidak boleh dilarang karena terserah pada individu apakah mereka ingin berjudi atau tidak. Ini bisa menjadi kegiatan untuk menghilangkan stres, yang juga memungkinkan ikatan keluarga dan kepuasan diri. Industri perjudian mendatangkan lebih banyak pendapatan bagi pemerintah. Uang ini kemudian dapat dibelanjakan untuk kesejahteraan sosial dan pendidikan. Ada yang berpendapat bahwa industri perjudian harus dilarang demi kepentingan masyarakat. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi adalah meningkatnya aktivitas kriminal, rentenir, atau bahkan kehancuran keluarga dan masyarakat. Peningkatan perpajakan tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga biaya sosial. Pemerintah mungkin perlu berinvestasi lebih banyak dalam pencegahan dan rehabilitasi kejahatan atau membantu pecandu judi.

Bukanlah keputusan yang mudah untuk melarang perjudian ASIA303. Tujuan hukum adalah untuk melindungi masyarakat. Namun pertanyaan selanjutnya adalah “Sejauh mana hukum harus melakukan intervensi agar tindakan tersebut tidak merugikan orang lain?” atau “Bagaimana kita mencapai keseimbangan antara kebebasan dan pencegahan kerugian terhadap individu itu sendiri?” Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Anda dapat merujuk pada yurisprudensi yang lebih dalam, yaitu menjelaskan tujuan dan alasan di balik undang-undang tersebut. Perbandingan Prinsip Bahaya, yang diusulkan oleh John Stuart Mill, dan Prinsip Paternalisme (yang diusulkan oleh Profesor HLA hart) dapat membantu menjelaskan masalah ini.

Mill, yang sering disebut sebagai seorang liberal klasik dalam hal hukum dan moralitas, berpendapat, “Satu-satunya alasan untuk menjalankan kekuasaan atas anggota beradab yang bertentangan dengan keinginan mereka adalah untuk menghindari merugikan orang lain.” Tidak cukup hanya ia mempunyai akhlak yang baik dan bermoral. “Dia tidak dapat dipaksa untuk bertindak atau menahan diri untuk bertindak karena hal itu akan membuatnya bahagia atau karena orang lain menganggapnya bijak atau benar”.

Larangan tersebut hanya dapat dibenarkan jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian pada orang lain. Kerugian yang dialami seseorang tidak cukup untuk membenarkan pelarangan suatu tindakan tertentu. Mills berkata, “Setiap orang bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri baik fisik, mental, atau spiritual.” Manfaat yang lebih besar bagi umat manusia adalah memungkinkan setiap orang memilih gaya hidup yang mereka rasa paling cocok untuk mereka, daripada memaksa setiap individu untuk mengikuti jalan tertentu. Argumennya bertumpu pada kenyataan bahwa manusia mampu membuat pilihannya sendiri dan harus memiliki otonomi dalam melakukannya. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa pelarangan kebebasan satu individu akan berdampak negatif pada pembatasan spontanitas dan orisinalitas. Hal ini juga akan membatasi energi mental, keberanian moral, serta kejeniusan. Beban dari keadaan kolektif yang biasa-biasa saja akan menghancurkan masyarakat.

Berbeda dengan pandangan Mill, Profesor Hart berpendapat bahwa hukum juga harus melindungi seseorang dari tindakannya sendiri. Undang-undang melindungi seseorang dari segala potensi bahaya atau kerugian yang mungkin mereka timbulkan sendiri. Larangan bunuh diri dan konsumsi narkoba adalah salah satu contohnya. Pendekatan ini akan menjadikan hukum sebagai pelindung masyarakat, karena mereka mengambil keputusan untuk masyarakat.

Konsep paternalisme ini didasarkan pada gagasan bahwa orang sering kali dianggap tidak masuk akal dan tidak mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Legislator yang memiliki kebijaksanaan dan dipilih oleh masyarakat kini dianggap lebih mampu mengambil keputusan. Ketika suatu keputusan akan diambil, emosi, hasutan, dan provokasi dari orang lain mungkin tidak ikut berperan, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan keputusan.

Membandingkan pandangan kedua ahli tersebut, terlihat jelas bahwa menjaga keseimbangan dan jawaban yang seimbang terhadap pertanyaan “haruskah perjudian dilarang?” memerlukan banyak hikmah. Metode penerapan yang terbaik akan bergantung pada masyarakat dan keadaannya. Kebijakan terbaik Malaysia mungkin merupakan kompromi antara ideologi kedua ulama ini. Hak atas kebebasan masyarakat, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Konstitusi Federal, harus dilindungi, sementara peraturan dan kebijakan yang lebih ketat harus diterapkan untuk mengurangi dampak sosial negatif dari perjudian.